Gorontalo Utara, 25 April 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menggelar kegiatan “Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis” di Taman Rakyat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara yang jatuh pada 26 April 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Pusat Dr. Gunalan, A.P., M.Si, Direktur Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat BGN Pusat Tengku Syahdana, S.Kom, CRMO, serta Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I. Turut hadir Wakil Bupati Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah, Forkopimda, para asisten Setda, pimpinan OPD, Ketua TP PKK Gorontalo Utara, Rektor Unisan Gorontalo Utara, Kepala Kantor BSG Cabang Gorontalo Utara, serta seluruh pihak terkait lainnya.
Penguatan sinergi antara program pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam kegiatan dialog interaktif Wakil Gubernur Gorontalo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa dari total 90 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo, sebanyak 27 unit sempat ditutup sementara karena belum memenuhi standar operasional. Hingga saat ini, baru tiga unit yang diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi.
Menurutnya, pengelolaan program MBG membutuhkan kesabaran dan penataan yang matang. Setiap kebijakan yang diambil, baik evaluasi maupun penutupan sementara, seringkali memunculkan respons dari masyarakat yang perlu disikapi secara bijak.
Lebih lanjut, distribusi SPPG di Gorontalo saat ini belum merata sepenuhnya. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara, baru tersedia lima unit SPPG dari total kebutuhan sebanyak 17 dapur. Pemerintah menargetkan penambahan menjadi delapan unit dalam waktu dekat, sembari terus mendorong keterlibatan investor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut.
Sebagai langkah pengawasan, Satgas MBG secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pangan, hingga TNI dan Polri. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga distribusi makanan, bahkan dilakukan sejak dini hari untuk memastikan kesiapan bahan baku.
Selain pengawasan, inovasi menu juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah mendorong adanya lomba inovasi menu antar SPPG serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga gizi, agar kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kejenuhan bagi anak-anak.
Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Pusat, menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal dalam mendukung keberhasilan program MBG. Ia menilai Gorontalo memiliki kekayaan kuliner yang besar dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai variasi menu berbasis bahan pangan lokal.
Gunalan mendorong agar setiap SPPG mampu menghadirkan inovasi menu yang variatif dan sehat, tanpa penggunaan bahan tambahan seperti penyedap buatan, pengawet, maupun kadar garam berlebih, sehingga manfaat gizi yang diberikan benar-benar optimal bagi anak-anak.
Lebih jauh, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian penting dalam menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.
Dari sisi anggaran, Gunalan mengungkapkan bahwa alokasi dana MBG untuk Provinsi Gorontalo mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Namun, dengan jumlah SPPG yang saat ini baru mencapai 90 unit, perputaran anggaran masih berada di kisaran Rp1 triliun lebih. Artinya, masih terdapat potensi lebih dari Rp1 triliun yang dapat dioptimalkan apabila jumlah SPPG mencapai target 158 unit. Ia juga menegaskan komitmen BGN untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, termasuk dalam pengembangan dapur SPPG, sehingga implementasi program MBG dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Setelah pelaksanaan dialog interaktif, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan stand Booth para supplier penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan SPPG BGN di Provinsi Gorontalo. Peninjauan ini menjadi ajang untuk melihat secara langsung kesiapan rantai pasok serta memperkuat kemitraan dalam mendukung keberlangsungan Program MBG.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!