SOSIALISASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERSAMA KOMISI IX DPR RI DI GORONTALO DORONG EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Provinsi Gorontalo, 20 April 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini digelar di Aula Ballroom Grand Q Hotel Gorontalo yang dihadiri oleh Koordinator Regional BGN Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., serta turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, dan ratusan peserta kegiatan dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Taluhumala memaparkan dampak nyata program MBG di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, program tersebut telah menyerap kurang lebih 4.500 tenaga kerja, serta melibatkan sekitar 270 pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan.

Dari sisi anggaran, total penyerapan mencapai sekitar Rp470 miliar, dengan distribusi 80% untuk sektor pangan lokal, 15% untuk operasional dapur dan gaji tenaga kerja, serta 5% untuk mitra atau yayasan sebagai investor program. “Ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” jelas Zulkifli.

Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif mengambil peran, baik melalui usaha UMKM maupun sektor pertanian. Menurutnya, peluang ekonomi dari program MBG sangat besar, khususnya dalam penyediaan bahan pangan lokal.

Menanggapi berbagai polemik yang berkembang, Zulkifli menegaskan bahwa BGN terus melakukan evaluasi secara berkala. Ia juga menepis anggapan adanya unsur kesengajaan dalam menurunkan kualitas makanan. “Tenaga kerja di dapur MBG merupakan masyarakat sekitar, bahkan anak-anak mereka juga menjadi penerima manfaat. Tidak masuk akal jika ada unsur kesengajaan yang merugikan,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta kegiatan menyoroti dua isu utama, yakni penyebaran dapur MBG yang belum merata dan persoalan makanan yang dianggap mubazir. Menanggapi hal tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan infrastruktur, ketersediaan mitra, serta pemenuhan standar operasional.

“Ketidakmerataan ini bukan berarti ada daerah yang diabaikan. Semua wilayah tetap dalam proses persiapan dan pendampingan agar dapat segera terlayani,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menegaskan pentingnya peran DPR RI dalam memastikan program MBG berjalan optimal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menekankan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada pemenuhan gizi sejak dini.

“Program MBG bukan hanya soal pemberian makanan, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi bangsa. Masa pertumbuhan anak merupakan fase krusial yang menentukan perkembangan fisik maupun kognitif di masa depan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan peserta terkait persoalan mubazir, ia menjelaskan bahwa tantangan tersebut lebih kepada pola konsumsi masyarakat. “Banyak anak-anak terbiasa dengan makanan instan atau yang menggunakan penyedap rasa, sementara menu MBG mengutamakan nilai gizi tanpa bahan tambahan tersebut. Ini menjadi tugas kita bersama untuk memberikan edukasi agar anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan bergizi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Regional BGN, program MBG telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Program MBG semakin meningkat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai bagian dari ekosistem penyedia pangan.