SINERGI SPPG DAN PUSKESMAS DIPERKUAT, BGN TEGASKAN PERAN STRATEGIS AHLI GIZI DALAM SUKSESKAN PROGRAM MBG DI GORONTALO

Kota Gorontalo — Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Gorontalo terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini tercermin dalam kegiatan konsolidasi dan evaluasi yang berlangsung selama dua hari, 21–22 April 2026, di Ballroom Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo selaku Ketua Satgas MBG. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari peningkatan kualitas menu, ketepatan porsi sesuai kebutuhan penerima manfaat, hingga optimalisasi distribusi.

“Program MBG harus benar-benar kita perbaiki, baik dari sisi variasi menu maupun ketepatan takaran sesuai kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Gorontalo yang mencapai 17 kasus sepanjang Januari hingga April 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa intervensi gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (kelompok B3), harus diperkuat secara menyeluruh dan terukur.

Dalam forum tersebut, BGN Regional Gorontalo menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh peran strategis tenaga ahli gizi, baik yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun di puskesmas. Ahli gizi menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas menu, keamanan pangan, serta kecukupan gizi bagi seluruh penerima manfaat.

Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada praktik pendistribusian MBG dan strategi penguatan operasional SPPG. Ditekankan bahwa seluruh proses, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan, wajib memenuhi standar keamanan pangan, termasuk kepemilikan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) dan penggunaan air yang terfilter guna mencegah risiko keracunan makanan.

Distribusi MBG untuk kelompok B3 dilakukan melalui mekanisme terjadwal dengan melibatkan kader dan posyandu, sementara untuk peserta didik dilaksanakan pada hari sekolah. Namun demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti miskomunikasi dengan pihak sekolah, hambatan koordinasi dengan kader, serta rendahnya antusiasme penerima manfaat terhadap variasi menu.

Menanggapi hal tersebut, BGN mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran, keterbukaan standar menu, serta peningkatan variasi pangan berbasis potensi lokal. Edukasi gizi kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk mengubah persepsi terhadap bahan pangan lokal seperti umbi-umbian yang masih sering dianggap kurang bergizi.

Selain itu, BGN menegaskan bahwa SPPG yang tidak mematuhi standar operasional akan dikenakan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional (suspensi), sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas program.

Memasuki hari kedua, pembahasan difokuskan pada penguatan program perbaikan gizi dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan fase krusial dalam mencegah stunting. Sinergi antara SPPG dan puskesmas menjadi kunci utama dalam memastikan intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Puskesmas berperan dalam pemantauan status gizi serta edukasi kesehatan masyarakat, sementara SPPG bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bergizi sesuai standar. Kolaborasi keduanya diperkuat melalui integrasi data sasaran berbasis by name by address, serta pelaksanaan monitoring bersama terhadap pertumbuhan ibu dan anak.

Meski demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti ketidaksesuaian data antara SPPG dan puskesmas serta belum optimalnya komunikasi antar pihak. Untuk itu, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain sinkronisasi data terpadu, penjadwalan koordinasi rutin bulanan, serta peningkatan edukasi gizi melalui kader dan posyandu.

BGN juga mendorong penguatan kelembagaan SPPG, termasuk usulan penambahan tenaga kesehatan lingkungan (kesling) guna mendukung aspek higienitas dan sanitasi yang selama ini masih banyak ditangani oleh ahli gizi.

Melalui kegiatan ini, BGN Regional Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG dengan menempatkan ahli gizi sebagai aktor kunci. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, puskesmas, SPPG, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Program MBG dapat berjalan optimal dalam meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan permasalahan gizi di Provinsi Gorontalo.