Penguatan Jejaring Keamanan Pangan dan Rantai Pasok Bahan Pangan, Dukung Keberhasilan Program MBG di Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memastikan ketersediaan, mutu, dan keamanan bahan pangan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Rantai Pasok Bahan Pangan dalam rangka Mendukung Program MBG yang berlangsung di Azlea Convention Center, Provinsi Gorontalo, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antarinstansi dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang mampu mendukung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkelanjutan.

Menurut Sofian, pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan proses penyediaan dan pendistribusian makanan, tetapi juga membutuhkan dukungan rantai pasok yang kuat sejak bahan pangan diproduksi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

“Selama ini kita cenderung bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, hari ini kita berharap dengan rapat kali ini seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi. Dari Dinas Pertanian seperti apa, Kesehatan, BPOM kemudian SPPG-nya, bagaimana petani didorong untuk bisa memenuhi pasokan di SPPG. Kita bangun ekosistem yang paling bagus, terbaik untuk Gorontalo sehingga MBG ini bisa efektif berjalan di Gorontalo,” ujar Sofian.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarinstansi, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjamin kebutuhan bahan pangan bagi SPPG. Ketersediaan bahan pangan, kata dia, perlu diikuti dengan pemenuhan standar mutu dan keamanan sehingga pangan yang digunakan dalam program MBG aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dalam kegiatan tersebut, Sofian didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Muljady D. Mario, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Manado Billy K. Kereh, Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hafri Syam Masyhur, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo Lintang Purba Jaya, serta Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Gorontalo Zulkifli Taluhumala.

Dari sisi kesehatan, Anang S. Otoluwa menegaskan bahwa aspek keamanan pangan perlu diperhatikan sejak bahan pangan diproduksi hingga masuk ke dalam proses pengolahan di SPPG. Pengawasan pada setiap tahapan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan penerima manfaat MBG.

Sementara itu, Kepala BBPOM di Gorontalo Lintang Purba Jaya menyampaikan pentingnya penerapan prosedur keamanan pangan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Selain upaya pencegahan, pemahaman mengenai mekanisme penanganan apabila terjadi dugaan kejadian keracunan pangan juga menjadi bagian penting dalam penguatan sistem keamanan pangan program.

Pada aspek ketersediaan bahan pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Muljady D. Mario mendorong agar potensi produksi pangan lokal dapat lebih banyak terserap dalam pemenuhan kebutuhan SPPG.

Menurutnya, masih terdapat kelompok tani yang memiliki potensi pasokan namun belum menjalin kerja sama dengan SPPG. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong adanya pendampingan agar kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal dapat memahami kebutuhan serta persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemasok.

“Kita berharap setelah kegiatan ini kelompok-kelompok tani yang hadir dapat mulai menjalin komunikasi dengan SPPG. Dinas Pangan juga akan membentuk tim yang secara khusus mengarahkan dan mendampingi petani agar dapat bekerja sama dengan SPPG,” jelas Muljady.

Dari sisi penyelenggaraan MBG, Kepala KPPG Manado Billy K. Kereh memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur keamanan pangan, termasuk mekanisme serta persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin menjadi pemasok bagi SPPG.

Penguatan jejaring tersebut juga mendapat perhatian dari BGN Regional Provinsi Gorontalo. Koordinator Regional BGN Provinsi Gorontalo Zulkifli Taluhumala menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan maupun keluhan dari petani dan pelaku usaha lokal yang ingin terlibat sebagai pemasok SPPG.

“Kami akan menindaklanjuti keluhan maupun masukan dari petani yang ingin bekerja sama dengan SPPG. Kami juga siap turun langsung untuk membantu dan mengarahkan agar potensi yang ada bisa terhubung dengan SPPG,” kata Zulkifli.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengarahkan kepala SPPG bersama mitra atau yayasan untuk membuka ruang keterlibatan pemasok lokal sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Pelibatan pemasok lokal dalam MBG dapat berasal dari berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, BUMDes hingga pelaku usaha pangan lainnya. Namun, kerja sama tersebut tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek, seperti kualitas bahan pangan, kuantitas, kontinuitas pasokan, keamanan pangan, pengemasan, penyimpanan, serta kelengkapan administrasi.

Karena itu, pemerintah daerah memiliki posisi penting sebagai fasilitator dan penghubung antara SPPG dengan potensi produksi pangan yang tersedia di daerah. Pemetaan terhadap kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, BUMDes, maupun pelaku usaha pangan lokal menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan agar kebutuhan SPPG dapat dipertemukan dengan kapasitas produksi yang ada.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BGN, SPPG, instansi kesehatan, BBPOM, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat penghasil pangan, rantai pasok MBG diharapkan semakin kuat. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan, tetapi juga memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar keamanan dan mutu hingga sampai kepada penerima manfaat.

Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong agar pelaksanaan Program MBG di Gorontalo dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pangan daerah dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal.